Bangkalan - Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogyakarta, AA GN Aridwipaya menilai, sistem politik yang diterapkan di Kabupaten Bangkalan, Madura, kini menganut struktur politik keturunan (paternalistik), dan semua kebijakan bergantung pada penguasa.Dosen Fispol UGM Yogyakarta itu mengemukakan hal tersebut dalam acara diskusi, monitoring atau evaluasi kegiatan anggota Jangkar Pergerakan Demokratik (JPD) di Bangkalan, Sabtu.
"Saya melihat sistem politik disini memakai struktur paternalistik. Sistem ini tidak baik dianut, karena semua kebijakan strategis tergantung pada pemimpin," kata Aridwipayana.
Ari menjelaskan, dalam struktur politik paternalistik dinyatakan, jika pemimpin memustuskan kebijakan tertentu, maka tidak akan memperhatikan kritik dari masyarakat. Meski kebijakannya itu tidak membawa manfaat bagi rakyat.
"Struktur politik semacam itu kurang baik, dan semestinya tidak terjadi di negara yang menganut demokrasi Pancasila ini. Kalau pemimpinnya buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Jika pemimpinnya baik, maka akan jadi baik semua," ungkapnya.
Menurut Ari, munculnya struktur politik tersebut lantaran pemimpin yang bersangkutan mempunyai kekuatan politik yang besar, serta memiliki kultur politik yang kuat, karena banyak keturunan (bani).
Sehingga, sambung Ari, masyarakat tidak berani menyuarakan aspirasi politik, meski kebijakan pemimpin secara nurani bertentangan dengan keinginan masyarakat. Akibatnya, sistem demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kalau di Bangkalan ini yang kuat dan mengakar Bani Cholil," terang Ariwipaya.
Ari menambahkan, untuk mengubah struktur politik semacam itu, dibutuhkan suatu keberanian dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan, apabila ada sebuah kebijakan yang dinilai tidak memihak pada rakyat.
"Jika itu terjadi, baru sistem politik bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya.Kedepan, Ari menyarankan, harus ada suatu desain politik yang demokratis untuk menghilangkan struktur politik paternalistik. Salah satunya dengan mengangkat pemimpin dari kelompok yang minoritas, nisbi diterima semua kelompok masyarakat.